Financial Performance of Local Governments in Indonesia



Abstract Views
2173

Downloads
1866

Citations

Share

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Submitted Nov 30, 2019
Published Dec 12, 2019
10.24018/ejbmr.2019.4.6.164

Abstract viewed = 2173 times

Table of Contents

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

This study aims to identify the effects of local revenue, audit opinion, legislative size, and intergovernmental revenue towards the financial performance of Local Governments in Indonesia. This study uses all districts/cities within the island of Java as a sample. The sample identification uses the purposive sampling method. Secondary data used in this study originates from the report of examination of the local government financial report and the summary of examination published per semester by the national audit board of the Republic of Indonesia. A total of 108 samples were retrieved, resulting in a total of 120 samples. The hypothesis testing was done using the multiple linear regression analysis method. The results of this research show that local revenue, national audit board opinion, and legislative size has a significant relationship on the financial performance of local governments in Indonesia. However, Intergovernmental Revenue does not have a relationship on the financial performance of Local Governments in Indonesia.

 

Keywords: Financial performance, Local revenue, National audit board opinion, Legislative size, and Intergovernmental revenue.

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Andrei, P. (2013). The analysis of the financial performance of local authorities in the context of budgetary constraints. Management & marketing challenges for the knowledge society. Univesity of Lasi. 18 (3), 553-574.
     Google Scholar
  2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Republik Indonesia. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013. Jakarta.
     Google Scholar
  3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Republik Indonesia. (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015. Jakarta.
     Google Scholar
  4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Republik Indonesia. (2017). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Jakarta.
     Google Scholar
  5. Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis.Universitas Syiah Kuala. 1 (2).
     Google Scholar
  6. Gilligan, Thomas W., and John G. Matsusaka (2001). Fiscal policy, legislature size, and political parties: evidence from state and local governments in the first hal of the 20th century. National Tax Journal.University of Southern California. Vol. LIV. No.1.
     Google Scholar
  7. Hadi, N. (2014). Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.
     Google Scholar
  8. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta Selatan: Salemba.
     Google Scholar
  9. Ilmiyyah, N.M, Dewata, E., Sarikadarwati. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi, Eknomi, dan Manajemen Bisnis. Politeknik Negeri Sriwijaya. 5 (1).
     Google Scholar
  10. Julitawati, E., Darwanis, & Jalaludin. (2012). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. 1 (1), 15.
     Google Scholar
  11. Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia. Accounting analysis journal.
     Google Scholar
  12. Mahsun, M. (2014). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE.
     Google Scholar
  13. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.
     Google Scholar
  14. Masdiantini, P.R dan Erawati, N.M.A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK RI Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14 (2),1150-1182.
     Google Scholar
  15. Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, Ukuran Pemerintah daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. KOMPARTEMEN. 15 (1).
     Google Scholar
  16. Noviyanti, N. A. & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
     Google Scholar
  17. Patrick, P. A. (2007). The determinants of organizational innovativeness:the adoption of gasb 34 in pennsylvania local government’. Thesis : Pennsylvania State University.
     Google Scholar
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun (2011). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
     Google Scholar
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2011).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
     Google Scholar
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. (2005). Jakarta.
     Google Scholar
  21. Putry, N.A.C & Badurudin, R. (2017). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap opini audit dan kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa yogyakarta. JRMB. STIE YKPN Yogyakarta. 12 (1).
     Google Scholar
  22. Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
     Google Scholar
  23. Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh leverage, ukuran legisslatif, intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Accounting analysis journal.
     Google Scholar
  24. Simanullang, G. (2013). Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012’. Umrah Journal Of Accounting. 1 (1), 01-24.
     Google Scholar
  25. Suryaningsih, N.M dan Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, E-Jurnal Akuntansi. 15 (2), 1453-1481.
     Google Scholar
  26. Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP. 2 (1).
     Google Scholar
  27. Undang-Undang Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Jakarta.
     Google Scholar