The Effect of Regional Government Size, Legislative Size, Number of Population, and Intergovernmental Revenue on The Financial Statements Disclosure



Abstract Views
2803

Downloads
526

Citations

Share

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Submitted Dec 7, 2020
Published Dec 15, 2020
10.24018/ejbmr.2020.5.6.651

Abstract viewed = 2803 times

Table of Contents

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

This study intends to discover the disclosure level of local government financial statements regarding the local government size, legislative size, population, and intergovernmental revenue. This study uses the Regency / City Regional Government in East Java Province in 2016-2018. Census sampling method which is 114 samples in the District / City Government in East Java Province is applied. The hypothesis testing in this study is multiple linear regression with SPSS. The results of this study are that the size of the regional government and the size of the legislature have no effect on the financial statements; the population has a significant effect on the financial statements, and the intergovernmental revenue has a significant effect on the financial statements of the local government. This study contributes to providing suggestions to improve the quality of local government financial reports.

Keywords: Size of Local Government, Legislative Size, Intergovernmental Revenue, Level of Disclosure

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. Asian Journal of Accounting Research, 3(1), 123–138.
     Google Scholar
  2. Agnecia, H., Simbolon, U., Kurniawan, C. H., Ekonomi, F., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal, 4(2), 54–70.
     Google Scholar
  3. Amaliah, E. F. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1–13.
     Google Scholar
  4. Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2014-2016. Akuntansi dan Manajemen, 14(1), 1–14.
     Google Scholar
  5. Arifin, J. (2018). Potential factors to enhance the level of disclosure within financial statements of Indonesian provincial governments. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 20(2), 89–98.
     Google Scholar
  6. Aswar, K., & Saidin, S. Z. (2018a). Accrual accounting adoption in Java Municipalities: An empirical investigation. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR). 11 (3). 24-30.
     Google Scholar
  7. Aswar, K., & Saidin, S. Z. (2018b). The Influencing Factors On The Level Of Accrual Accounting Adoption: A Conceptual Approach. Romanian Economic Business Review, 13(2), 30–36.
     Google Scholar
  8. Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? riset pada kabupaten di Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Bisnis, 12(1).
     Google Scholar
  9. Feriyanti, M., Hermanto, & Suransi, N. K. (2015). Determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat). Jurnal InFestasi, 11(2), 171–185.
     Google Scholar
  10. Haryadi, E. S., Ratnawati, V., & Kamaliah. (2015). Analisis pengungkapan (Disclosure) laporan keuangan kabupaten yang meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut. Akuntansi, 3(2), 184–195.
     Google Scholar
  11. Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 22(1), 25–33.
     Google Scholar
  12. Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Jurnal of Accounting and Public Police, 1–26.
     Google Scholar
  13. Keerasuntonpong, P., Dunstan, K., & Khanna, B. (2015). Factors influencing disclosures of statements of service performance of New Zealand local authorities. Pacific Accounting Review, 27(3), 304–328.
     Google Scholar
  14. Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 3(3), 1–11.
     Google Scholar
  15. Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. Tesis. FE UNS. Surakarta.
     Google Scholar
  16. Liza, W. J., & Arza, F. I. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 959–977.
     Google Scholar
  17. Marsella, C., & Aswar, K. (2019). An investigation of financial statement disclosure in local government financial statements. International Journal of Business and Economic Affairs, 4(6), 273–281.
     Google Scholar
  18. Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Accounting Analysis Journal, 4(4), 1–11.
     Google Scholar
  19. Nurlianto, O., & Aswar, K. (2020). A conceptual framework on the financial statement disclosure in Indonesia local government. Journal of Economics and Behavioral Studies, 12(3), 65-69.
     Google Scholar
  20. Pandansari, T. (2016). Tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(3), 463.
     Google Scholar
  21. Patrick, P. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. May, 36.
     Google Scholar
  22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
     Google Scholar
  23. Rafida, Ridwan, Abdullah, M. I., & Yamin, N. Y. (2019). Pengaruh intergovernmental revenue, kekayaan pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Survei pada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah). Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 1(2), 63–70.
     Google Scholar
  24. Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170.
     Google Scholar
  25. Suryadi, P. T. (2018). Pengaruh kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 1(1), 21–30.
     Google Scholar
  26. Law 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
     Google Scholar
  27. Law 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
     Google Scholar
  28. Law 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
     Google Scholar
  29. Law 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
     Google Scholar
  30. Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Accounting Analysis Journal, 4(2), 1–8.
     Google Scholar